UKL / UPL

Kenapa setiap usaha perlu membuat Dokumen UKL-UPL?

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dokumen UKL dan UPL disusun berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Dokumen UKL-UPL biasanya diperlukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan:

  1. Izin Gangguan (HO) baru/perpanjangan
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  3. dll..

PERSYARATAN

  1. Surat Permohonan Izin Lingkungan UKL UPL dan pemeriksaan UKL-UPL
  2. Formulir UKL-UPL yang telah diisi pemohon, dan diisi lengkap dan di tandatangan pemohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy
  3. Ketetapan Rencana Kota (KRK) yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
  4. Blok Plan (RTLB) yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
  5. Surat Izin Pengguna Peruntukan Tanah (SIPPT) luas lahan > 5000 m2
  6. Akte Pendirian Perusahaan yang sudah disahkan MenKumHAM
  7. Tanda Daftar Perusahaan / TDP
  8. KTP (apabila kepemilikan perorangan)
  9. Peta Lokasi kegiatan 10 Gambar perspektif rencana kegiatan
  10. Hasil analisa labotarium (labotarium yang sudah mempunyai legalitas)
  11. Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat tanah)
  12. Titik kordinat lokasi kegiatan
  13. Keterangan Teknis tentang Kualifikasi Penyusun Dokumen atau Sertifikasi bagi Konsultan/Pihak Ke-3
  14. MoU (apabila ada kerjasama oleh pihak kedua atau pihak ketiga)
  15. Izin Tetangga untuk kegiatan usaha jenis SPBU, SPBG

 

552total visits,1visits today