SK Domisili Perusahaan

Sama seperti orang perorangan yang memiliki tempat tinggal atau domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), perusahaan juga demikian, yakni memiliki tempat tetap dalam menjalankan usaha yang dapat dibuktikan dengan SKDP. SKDP adalah singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan, yang merupakan surat keterangan yang menerangkan domisili atau tempat tinggal tetap dari suatu perusahaan. Sementara eksistensi suatu perusahaan dibuktikan dengan Akta Pendirian, nah, tempat perusahaan tersebut beroperasi dibuktikan dengan SKDP.

SKDP dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan dengan ditandatangani oleh Lurah dan pada umumnya diketahui dan ditandatangai pula oleh Kecamatan. Sementara untuk perusahaan atau badan usaha yang berlokasi di desa, SKDP dikeluarkan oleh Kepala Desa yang setingkat dengan Kelurahan dan juga ditandatangani oleh Camat. Sebelum membahas cara mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), simak dulu berkas persyaratan yang harus disiapkan.

Persyaratan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan sebagai persyaratan untuk mengurus pembuatan SKDP. Jenis dokumen yang diperlukan bisa berbeda-beda di setiap wilayah, jadi Anda perlu menanyakan lebih lanjut ke pihak Kelurahan setempat untuk lebih jelasnya, namun biasanya yang diperlukan kira-kira tidak banyak berbeda dengan yang akan dijelaskan di bawah ini.

A. Kantor dengan Gedung/Ruko Milik Sendiri:

  1. Surat Permohonan pembuatan SKDP yang ditujukan kepada Kasatlak PTSP Kelurahan dan ditanda tangani Direktur Utama perusahaan. Surat ini juga memuat informasi mengenai perusahaan seperti bidang usaha, jumlah karyawan, dsb.
  2. Surat Pernyataan bermaterai tentang Keabsahan Dokumen yang dilampirkan, ditandatangani oleh Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan.
  3. Akta Notaris Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan (Asli & Fotokopi).
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Asli & Fotokopi). Jika Direktur/Penanggung Jawab perusahaan bukan Warga Negara Indonesia, sertakan Paspor/Kitas.
  5. Kartu Keluarga (KK) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.
  6. NPWP Pribadi Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Fotokopi).
  7. Bukti kepemilikan tanah: Sertifikat Tanah/Akta Jual Beli/Girik (Fotokopi).
  8. Slip pembayaran PBB tahun berjalan (Fotokopi).
  9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan peruntukan bangunan adalah kantor bukan rumah tinggal (asli dan fotokopi). Untuk bangunan yang tidak memiliki IMB (misalnya karena dibangun sebelum 2000, dapat diganti surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik bangunan dengan diketahui RT, RW, dan Lurah setempat, namun kemungkinan ini hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Silakan Anda tanyakan lebih lanjut ke pihak Kelurahan setempat.
  10. Tanda daftar BPJS ketenagakerjaan untuk Badan Hukum atau Badan Usaha.
  11. Slip setoran retribusi izin gangguan dan Pajak Reklame (fotokopi).
  12. Surat Keterangan Pajak Retribusi Daerah.
  13. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga sekitar khusus untuk lokasi usaha yang berhimpitan dengan bangunan lain atau ada kemungkinan mengganggu tetangga sekitar.
  14. Surat Izin Tempat Usaha (ITU) (fotokopi).
  15. Surat Kuasa pengurusan bermaterai cukup (jika pengurusan melalui pihak lain).

B. Kantor dengan Gedung/Ruko yang Mengontrak/Menyewa:

  1. Surat Permohonan pembuatan SKDP yang ditujukan kepada Kasatlak PTSP Kelurahan dan ditanda tangani Direktur Utama perusahaan. Surat ini juga memuat informasi mengenai perusahaan seperti bidang usaha, jumlah karyawan, dsb.
  2. Surat Pernyataan bermaterai tentang Keabsahan Dokumen yang dilampirkan, ditandatangani oleh Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan.
  3. Akta Notaris Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan (Asli & Fotokopi).
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Asli & Fotokopi).
  5. Kartu Keluarga (KK) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.
  6. NPWP Pribadi Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Fotokopi).
  7. Surat Keterangan dari Pengelola Gedung (jika letak kantor di kompleks perkantoran) dengan melampirkan bukti kepemilikan seperti fotokopi sertifikat, IMB, PBB terakhir dari pemilik gedung.
  8. Surat Perjanjian Sewa-Menyewa (Fotokopi).
  9. Tanda daftar BPJS ketenagakerjaan untuk Badan Hukum atau Badan Usaha.
  10. Slip setoran retribusi izin gangguan dan Pajak Reklame (fotokopi).
  11. Surat Keterangan Pajak Retribusi Daerah.
  12. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga sekitar khusus untuk lokasi perusahaan yang berhimpitan dengan bangunan lain atau ada kemungkinan mengganggu warga sekitar.
  13. Surat Izin Tempat Usaha (ITU) (fotokopi).
  14. Surat Kuasa pengurusan bermaterai cukup (jika pengurusan melalui pihak lain).

Untuk di wilayah tertentu seperti di DKI Jakarta, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang, setiap badan usaha wajib berdomisili di zonasi yang peruntukannya untuk perkantoran. Jika tempat usaha Anda di DKI Jakarta dan tidak berada di dalam zonasi yang dimaksud, misalnya di kompleks perumahan tempat tinggal, maka SKDP baru maupun perpanjangan tidak akan diterbitkan. Penjelasan lengkap mengenai ketentuan zonasi ini bisa ditanyakan langsung ke Kantor Kelurahan, tapi untuk sekadar mengetahui peta zonasi di DKI Jakarta, Anda dapat mengunjungi situs smartcity.jakarta.go.id, pilih menu dinas tata ruang, kemudian rencana zonasi. Atau untuk mengunduh peta zonasi per kecamatan di DKI Jakarta, silakan Anda kunjungi sosialisasirdtrdkijakarta.com

 

458total visits,4visits today